Program CSR Belum Maksimal, KDAU Bilang Ke Depan Perlu Diatur Dalam Qanun

LHOKSEUMAWE- Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU) menilai pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) di Aceh Utara selama ini belum maksimal. KDAU memandang ke depan perlu ada Qanun CSR di kabupaten ini agar menjadi sebuah regulasi untuk pelaksanaan program tersebut yang lebih baik.
“Aceh Utara pernah dikenal sebagai daerah petro dolar, tapi kualitas CSR dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas maupun perusahaan BUMN lainnya belum memberikan dampak singnifikan kepada masyarakat,” kata Muhammad Usman, Koordinator KDAU kepada The Atjeh Post, Senin, 3 September 2012.
Malahan, kata Muhammad Usman, Aceh Utara menjadi daerah termiskin di Aceh dengan jumlah penduduk miskin 126.590 jiwa atau 25,29 persen. Ironisnya lagi, kata dia, penduduk miskin tersebut berada di sekitar perusahaan raksasa yang beroperasi di Aceh Utara.
Padahal, menurut Usman, UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sudah diberlakukan sejak 16 Agustus 2007, dijelaskan pada ketentuan umum pasal 1. a “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya”.
“Dalam konteks Aceh, UUPA atau UU No 11 tahun 2006 juga tidak luput berbicara tentang program CSR ini, ada 20 pasal yang menyebutkan tentang pentingnya pembangunan yang memprioritaskan lingkungan sekitar yaitu alam dan manusianya,” kata Usman yang akrab disapa Osamah.
Itu sebabnya, KDAU berharap semua perusahaan di Aceh Utara melaksanakan program CSR baik perusahaan berskala internasional, nasional maupun daerah. CSR bukan hanya kewajiban perusahaan raksasa, kata dia, tapi juga tanggung jawab perusahaan yang bergerak dalam bidang galian C, perusahaan sawit maupun perbankkan.
“Program CSR diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi daerah dan masyarakat sekitar perusahaan. Kalau semua perusahaan di Aceh Utara dan daerah lain melaksanakan CSR dengan bagus maka perusahaan itu sendiri juga mendapat kepercayaan yang lebih dari segi iklim investasi karena etika bisnis sudah dilakukan dengan baik,” kata Usman.
Dalam waktu dekat, KDAU berencana melakukan riset tentang kebutuhan Qanun CSR di Aceh Utara. Qanun ini, kata Usman, diharapkan menjadi sebuah regulasi untuk pelaksanaan CSR lantaran di kabupaten ini banyak perusahaan besar.
“Jangan sampai sumberdaya alam jadi kutukan, daerah yang kaya sumberdaya alam tapi terpuruk nasibnya,” kata dia.[]

Berita The Atjeh Post, Senin 03 September 2012

Read More

Provit Harus Perhatikan CSR

 LHOKSUKON-Sejauh inI, perusahaan yang ada di Aceh, termasuk BUMN tidak menyalurkan dana Corperate Social Responsibility (CSR). Malah bantuan air bersih saja tidak pernah diberikan kepada lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib kepada Rakyat Aceh, kemarin.“Kita mendukung agar perusahaan di Aceh Utara khususnya dan Aceh umumnya untuk beroperasi kembali. Tetapi yang kita harapkan nantinya, perusahaan itu dapat memperhatikan lingkungan sekitar. Tidak seperti saat ini, dana CSR hampir tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar,”ungkap Cek Mad panggilan akrab Bupati Aceh Utara.

Lanjutnya, terkait rencana pembangunan terminal gas Arun. Dirinya juga berharap agar pasokan gas dapat diprioritaskan kepada perusahaan yang ada di Aceh. Sehingga perusahaan yang ada di Aceh dapat beroperasi secara optimal.“Kita lihat saat ini, jangankan dana CSR, bantuan air bersih saja untuk lingkungan tidak pernah diberikan. Sehingga wajar kalau masyarakat kadang pesimis dengan kondisi perusahaan. Sebab dirasakan tidak membawa manfaat bagi mereka,”ucap bupati.

Selain itu, pemerintah pusat yang telah memberikan sinyal bahwa pembangunan terminal telah final. Tentunya harus ada kebijakan tegas tentang kepastian pasokan gas. Jangan hanya membangun terminal gas tapi kepastian pasokannya tidak ada.“Harapan saya, jika nantinya terminal gas sudah terbangun dan berjalan. Perusahaan yang ada harus peduli terhadap lingkungan sekitar,”ucap Cek Mad. (agt)

Rakyat  Aceh, 03 September 2012

Read More

Dana CSR Minim, Dahlan Iskan Bilang Perusahaan BUMN di Aceh Sedang Sakit

Minggu, 02 September 2012 14:10 WIB
IRMAN I.P

LHOKSEUMAWE- Sejumlah kalangan menilai kepedulian perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Aceh melalui program Corporate Social Responsibility (CSR/tanggung jawab sosial perusahaan) terhadap masyarakat lingkungan tergolong minim.
Ditanya komentarnya terkait hal ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan berkata, “Ya kalau CSR dari perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Aceh, perusahaannya sendiri aja lagi sakit,” kata Dahlan Islan ketika ditemui di Guest House PT Arun, Batuphat, Lhokseumawe, Sabtu, 1 September 2012.
Mendengar tanggapan Menteri BUMN yang terkesan ‘membela’ perusahaan BUMN, sejumlah petinggi PT Arun NGL dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang mendampingi Dahlan Iskan, ikutan menebar senyum sumringah sembari menganggukkan kepala.
Sebagaimana diberitakan, Dahlan Iskan berkunjung ke Lhokseumawe setelah memberi kuliah umum di Universitas Al Muslim Bireuen, Sabtu, 1 September 2012. Di Guest House (Wisma Tamu) PT Arun, Menteri BUMN itu mengadakan pertemuan dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, anggota DPR RI asal Aceh Marzuki Daud dan Nasir Djamil, jajaran PT Pertamina, PT Arun, PT PIM, PT KKA dan PT PLN Wilayah Aceh.
“Tadi dengan Pak Gubernur kita bicarakan bagaimana perusahaan-perusahaan  BUMN yang ada di Lhokseumawe (dan Aceh Utara) bisa beroperasi kembali,” kata Dahlan Iskan.
Menurut Dahlan, keputusan menjadikan Kilang LNG Arun sebagai Receiving Terminal sudah final. Bahkan, kata dia, dalam pertemuan itu diputuskan segera membangun pipa dari Arun ke Medan. “Oktober nanti sudah bisa ditenderkan pembangunan pipa dari Arun ke Medan, izin-izin dari Pak Gubernur Aceh sudah keluar. Itu nanti dijadikan lima paket tender,” katanya.
Lantas, apakah perusahaan milik pemerintah daerah bisa ambil bagian atau bermitra dengan Pertamina dalam pengelolaan Terminal Penerima dan Penampung LNG itu? “Kalau saya terserah aja, mana yang baik,” kata Dahlan Iskan.
Vice President Director PT Arun NGL Fuad Buchari yang berdiri di sisi kanan Dahlan Iskan menimpali, “otomatis (bisa)”.
Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pase Energy Terpriadi A Majid menyebutkan perusahaan daerah milik Pemerintah Aceh Utara ini ingin bermitra dengan Pertamina dalam Receiving Terminal dan Regasification Arun.
“Kita berharap bisa menjadi mitra Pertamina baik dalam hal gas raider, konstruksi maupun investasi. Keuntungan yang diperoleh perusahaan daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata Terpriadi yang juga Wakil Ketua Kadin Aceh Utara.[]

Berita The Atjeh Post 

Read More

KP2 Berharap Presdir Baru PT Arun Bangun Lingkungan Mandiri

Senin, 30 Juli 2012 18:30 WIB
IRMAN I.P

LHOKSEUMAWE - Komite Pemuda Partisipatif (KP2) yang dibentuk oleh 13 desa lingkungan PT Arun berharap Iqbal Hasan sebagai Presiden Direktur yang baru di perusahaan itu menerapkan konsep pembinaan yang membuat desa binaan mandiri.
Dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada The Atjeh Post, Senin, 30 Juli 2012, Ketua KP2 Syukri menyebutkan pihaknya menyambut baik kehadiran putra Aceh yang menjadi pemimpin PT Arun. Tetapi, kata Syukri, hal itu bukan suatu yang baru di kalangan tokoh masyarakat lingkungan Arun. Sebab sebelumnya perusahaan pengolah LNG itu juga dipimpin putra Aceh.
“Sebelum kehadiran Presdir yang baru, PT Arun juga dipimpin putra Aceh yang punya keinginan sama membangun lebih baik. Namun bagaimana lingkungan PT Arun sampai hari ini yang belum dapat dikatagorikan terbebas dari kemiskinan. Bahkan desa binaannya belum mandiri dari ketergantungan proposal bantuan,” kata Syukri.
Syukri menilai alokasi dana CSR (corporate social responsibility) mencapai Rp5 miliar per tahun belum mampu membangun suatu lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk kebutuhan paska era gas Arun nantinya. “Kami menilai program CSR selama ini masih memakai konsep cilet cilet,” katanya.
Itu sebabnya, menurut Syukri, KP2 berharap dengan pergantian pimpinan PT Arun ada perubahan konsep untuk membangun lingkungan perusahaan menjadi mandiri. KP2 juga meminta pimpinan baru Arun tidak memanfaatkan CSR sebagai bentuk konsep pencitraaan semata.[]

Berita The Atjeh Post 

Read More