FKMS Minta Bupati Minta Hapus Dana Aspirasi dan TPK PNS

LHOKSEUMAWE - Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) meminta Pemerintah Aceh Utara di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Thaib (Cek Mad) menghapus alokasi dana aspirasi bagi anggota DPRK dan tunjangan prestasi kerja (TPK) pegawai negeri sipil.
Hal itu disampaikan FKMS Aceh Utara dalam pertemuan dengan Bupati Cek Mad di ruang kerja Bupati, Kamis 9 Agustus 2012. Dari FKMS hadir Zulfikar (LBH Pos Lhokseumawe), Hafidh Polem (MaTA), Dahlan (LSM Sahara), Nurul (LSM Jari Aceh), Ely (LBH Apik Aceh), Anas (KDAU) dan Safwani sebagai juru bicara FKMS Aceh Utara.
Sedangkan Bupati Cek Mad didampingi Asisten I (Bidang Pemerintahan) Setdakab Aceh Utara Teuku Mustafa dan Asisten III (Bidang Administrasi dan Keuangan) A. Aziz.
Menurut Hafidh, dana aspirasi bagi anggota DPRK perlu dihapus karena akan berdampak buruk. Di antaranya, menyuburkan calo anggaran, mengacaukan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran, memperbesar jurang kemiskinan antar daerah serta menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat, dana aspirasi tidak punya landasan hukum dan DPRK tidak berhak mengeksekusi langsung anggaran.
“Kalau dialokasikan dana aspirasi, apa gunanya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),” kata  Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik Masyarakat Transparansi Aceh ini.
Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) untuk PNS, kata Hafidh Polem, juga perlu dihapus karena sangat membebankan keuangan daerah dan tidak memberikan dampak signifikan untuk peningkatan kinerja. Sebab semua PNS di Aceh Utara memperoleh dana TPK baik yang bekerja maupun tidak bekerja maksimal.
“(PNS) yang masuk kantor sekadar teken absen dan yang duduk di warung kopi saat jam kerja juga kebagian dana itu. Artinya, prestasi kerja mereka tidak dinilai sebagai indikator pemberian TPK, maka kita harapkan dihapus saja,” kata Hafidh Polem.
Hafidh Polem menambahkan, Pemerintah Aceh Utara juga harus menerap sistem mekanisme komplain atas hasil Musrenbang. Sistem ini, kata dia, pernah diusulkan pada tahun 2011 dan sudah dibangun kesepahaman dengan Bappeda serta beberapa anggota DPRK Aceh Utara, tetapi belum terlaksana menyeluruh.
“Sitem mekanisme komplain perlu diterapkan  agar masyarakat punya ruang untuk mempertanyakan apabila usulan mereka saat Musrenbang, tiba-tiba hilang di tingkat kabupaten yang akhirnya menimbulkan sikap apatis terhadap pemerintah,” katanya.
Di awal pertemuan, Juru Bicara FKMS Safwani menyebutkan pertemuan itu bertujuan memberi gambaran kepada Bupati Aceh Utara tentang masalah publik, mendeskripsikan masalah dan solusi, mendorong pemerintahan yang lebih baik.[]

 

 The Atjehpost, 09 Agustus 2012

Read More

Perlu Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Utara

Lhokseumawe - Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib dalam pertemuan di Kantor Setdakab dengan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) dan 11 Lembaga Swadaya Masyarakat berjanji akan merespon hasil pertemuan dengan FKMS.

Seperti apa sampaikan oleh FKMS dan LSM terkait sistim mekanisme keluhan dan respon terhadap hasil Musrenbang, Bupati akan membangun kesepahaman dengan Bappeda juga beberapa anggota Dewan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Musrenbang.

Menurut Juru Bicara FKMS, Safwani SH, ada point-point lain yang lebih penting dilakukan oleh pemda Aceh Utara di antaranya ialah:
- Kebijakan publik dalam memperkuat sistim perencanaan pembangunan daerah,
- Menghapus alokasi dana aspirasi bagi anggota dewan,
- Melakukan reformasi birokrasi, menghapus dana tunjangan prestasi kerja ( TPK ), dan
- Pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, berkaitan dengan lingkungan hidup karena, permasalahan ini ada yang perlu di lakukan perbaikan ialah peninjauan kembali izin galian C dan pengembangan tanaman perkebunan selain sawit. Kemudian point yang terakhir adalah, pemberdayaan perempuan dan pendampingan hukum terhadap korban.

"Forum Komunikasi Masyarakat Sipil bekerjasama dengan 11 Lembaga Swadaya Masyarakat yakni sebagai berikut, Bytra, Jari Aceh, KDAU,K2HAU, LBH APIK Aceh, LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, LIMid, MaTA, RAWI, SAHARA dan SEPAKAT ", jelas Safwani mengakhiri.

The Global Journal, 09 Agustus 2012

Read More

LSM: Hapus TPK Pengawai Malas

LHOKSEUMAWE - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Aceh Utara dan Lhokseumawe meminta Pemkab Aceh Utara menghapus Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) PNS yang malas, tak disiplin, dan berkinerja buruk. Karena selama ini belum ada indikator terukur dalam pemberian TPK kepada PNS.

Demikian antara lain terungkap dalam audiensi pengurus FKMS dengan Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib di ruang kerja Bupati, Kamis (9/8). Dalam pertemuan itu, masing-masing LSM menyampaikan masalah  sosial yang mereka ditemui di lapangan.

“Selama ini semua PNS bisa mendapatkan TPK, sehingga tidak memberi dampak apapun bagi kinerja mereka. PNS yang sering nongkrong di warung kopi dengan yang berkinerja baik, jumlah TPK-nya sama,” kata Hafid dari LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

Hal itu, menurutnya, jelas hanya membebankan keuangan darah saja. Karenanya, FKMS meminta Bupati menetapkan kriteria PNS yang diberi  TPK. Sehingga hanya PNS berkinerja baik yang bisa mendapatkan TPK tersebut. “Jika tidak, mustahil kinerja PNS bisa ditingkatkan,” timpal Hafid.

Sementara Direktur LSM Sahara, Dahlan M Isa menyampaikan, masalah izin galian C seperti di Kecamatan Sawang perlu ditinjau kembali. “Karena kini akibat galian C, sumur warga di sejumlah desa dalam kecamatan Sawang sudah kering,” ungkapnya.

Pada sektor perkebunan, Hafid berharap pemkab lebih memprioritaskan tanaman seperti kakao dan pinang, bukan kelapa sawit. Karena, sawit sangat rakus terhadap unsur hara dan air. “Bahkan, hasil penelitian Universitas Malikussaleh, kakao lebih sesuai dibudidaya di Aceh Utara,” pungkas Dahlan.(c37)

Kita Pelajari Dulu
SAYA berharap pertemuan seperti ini bukan yang terakhir. Semua masukan yang telah disampaikan telah dicatat dan akan kami pelajari dulu. Kami berharap ke depan LSM juga terus mengawasi kinerja kami. Saya yakin, dengan mengutamakan musyawarah semua masalah bisa diatasi.
* Muhammad Thaib, Bupati Aceh Utara.(c37)

Serambi Indonesia, 10 Agustus 2012

Read More

Adakah Partai Lain Selain PAN

SAYA membaca sebuah informasi di halaman utama Serambi Indonesia edisi Senin, 23 Juli 2012 lalu, tentang perekrutan calon anggota legislative untuk Pemilihan Legislatif 2014 oleh DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh. Terlepas dari berbagai kurangan internalnya, menurut saya apa yang dilakukan oleh PAN adalah suatu langkah bagus untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita.

PAN sudah membuka diri untuk memberikan ruang kepada masyarakan luar untuk berpartisipasi dalam Pileg 2014. Artinya tidak harus orang dari dalam partai saja yang bisa mencalonkan diri, namun orang lain dari luar juga mempunyai kesempatan. Faktanya, banyak juga orang-orang dari luar yang berkompeten dan berkualitas, bahkan tidak sedikit yang lebih baik dari orang dalam partai itu sendiri. Masalahnya selama ini partai politik tidak memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat luar.

Saya pikir pelibatan masyarakat dalam berbagai aspek adalah suatu keniscayaan dan itu menjadi salah satu indikator berkualitas atau lemahnya demokrasi. Sebagai generasi muda, saya sangat mengharapkan kalau partai-partai lain, terutama partai lokal yang ada di Aceh juga ikut membuka ruang yang luas untuk orang dari luar partai. Prinsipnya, apapun itu, harus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kemaslahatan rakyat banyak.

Muhammad Adam
Sekjen Komunitas Demokrasi
Aceh Utara (KDAU)

Serambi Indonesia, 04 Agustus 2012

Read More