This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Rabu, 17 Oktober 2012

Ormas Di Aceh : Hentikan Skenario Pelumpuhan KPK

Lhokseumawe - Sampai saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menghadapi kriminalisasi dalam menjalankan kewenangannya. Kriminalisasi tersebut menjurus pada skenario pelumpuhan KPK sebagai institusi negara untuk melakukan pemberantasan korupsi indonesia.
Terkait persoalan itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Lhokseumawe dan Aceh Utara, Senin (08/10), mengirimkan petisi ke Presiden SBY, dengan perihal "Hentikan Skenario Pelumpuhan KPK".

Koordinator Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU), Muhammad Usman alias Osama, mengatakan, petisi yang akan dikirimkan untuk Presiden RI merupakan rumusan dari organisasi masyarakat sipil. "Hal ini dapat dilihat dari berbagai tantangan berat yang dihadapi KPK. Polemik yang menjurus pada upaya menjegal langkah KPK terus berlanjut,'' kata Osama.

Dalam petisi yang telah dirumuskan pihak ormas, mendesak Presiden SBY untuk tidak membiarkan konflik antara KPK dan Polri yang terus berlanjut. Kemudian, pihak ormas juga meminta kepada DPR RI khususnya Komisi III yang membidangi hukum/keamanan, dan Politik untuk segera menghentikan upaya melakukan revisi atau undan-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan mendesak Forbes Aceh untuk bersuara dan melakukan kerja nyata menolak setiap upaya skenario pelumpuhan KPK.

Adapun ormas yang merumuskan petisi ini, yakni KDAU, Bytra, Sahara, MaTA, DPM FE Unimal, GAPMAN, Lpi-ha, BEM FE Unimal, HMI, Sepakat, Komunitas Menulis Gense, Dayah Babussalam, PB-HAM Aceh Utara, Permata Aceh Utara, RAWI, LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, MPM STAIN Malikussaleh, dan Plus Institute. (007)

Berita The Globe Journal, 08 Oktober 2012


Ormas Aceh Utara Kirim Petisi kepada Presiden

LHOKSEUMAWE – Sejumlah Organisasi dan Masyarakat Sipil Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Senin, 8 Oktober 2012, hari ini, mengirimkan petisi “Hentikan Skenario Pelumpuhan KPK" kepada Presiden, Komisi III DPR RI, Forbes Aceh.

“Langkah ini bagian dari Save KPK,” kata Muhammad Usman, Koordinator Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU) kepada The Atjeh Post, sejam yang lalu.

Menurut Usman, elemen sipil di Aceh mamandang belakangan ini ada upaya pihak tertentu untuk membuat Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) semakin lemah. Padahal, kata dia, korupsi masih menjadi salah satu kejahatan di negeri ini.

“Termasuk di Aceh, di mana baru-baru ini dirilis oleh FITRA bahwa provinsi ini mendapatkan peringkat ke-2 terkorup di Indonesia. Ini sungguh memprihatinkan kita semua,” kata Usman.

Untuk itu, kata dia, mutlak dibutuhkan eksistensi lembaga penegak hukum yang kuat dan berani memberantas  korupsi yaitu KPK. Itu sebabnya, Ormas di Lhokseumawe dan Aceh Utara mengirim petisi “Hentikan Skenario Pelumpuhan KPK” kepada Presiden, Komisi III (Hukum) DPR RI dan Forbes Aceh.  Berikut isi petisi tersebut:

Lhokseumawe, 07 Oktober 2012

Kepada Yth,
1.    Presiden Republik Indonesia
2.    Komisi III DPR RI
3.    Forbes Aceh

Hentikan Skenario Pelumpuhan KPK

Sampai saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menghadapi kriminalisasi dalam menjalankan kewenanangannya. Kriminalisasi ini menjurus pada skenario pelumpuhan KPK sebagai sebuah institusi negara untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai tantangan berat yang dihadapi KPK. Polemik yang menjurus pada upaya menjegal langkah KPK terus berlanjut.  Catatan MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh)  menunjukkan bahwa sebelumnya, pada tanggal 31 Juli 2012 lalu, saat KPK akan menyita barang-barang bukti korupsi alat simulator di Korps Lalulintas Polri, diketahui jika petugas polisi dan petugas KPK saling bersitegang saat penyitaan. Media massa kemudian memberitakan bagaimana para petugas KPK yang terkunci, tak dibolehkan membawa barang bukti. Dari bukti itulah kemudian KPK mendapatkan informasi dan bukti kuat sehingga telah menetapkan dua perwira berpangkat jenderal sebagai tersangka; yaitu Irjen Djoko Susilo, bekas Kakorlantas Polri dan Brigjen Didik Purnomo (Wakil Kakorlantas Polri).

Tantangan berat KPK berhadap dengan Kepolisian makin menguat saat para penyidik KPK  yang berasal dari Kepolisian ingin ditarik kembali oleh Polri. Dengan demikian, tentu semakin sulit berharap Polri menjadi terbuka tanpa menangani korupsi simulator SIM yang ditangani KPK. Perkembangan ini membuka peluang adanya intervensi. Apalagi penyidik itu sudah lama di KPK, dan tengah mengusut kasus ini. Jika dilanjutkan, Kepolisian kian menjauh dari kepercayaan rakyat.

Dari Senayan pun kisruh untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga kian santer dibicarakan. Revisi ini dari draf yang beredar menunjukkan ada upaya sistematis untuk memandulkan gerakan KPK sebagai sebuah institusi yang selama ini dinilai sudah banyak memakan korban dari kalangan partai politik.  Hal yang direvisi tersebut seperti menghapus kewenangan KPK seperti hak melakukan penyadapan, hak penyidikian dan hak penuntutan. Dengan demikian, apa pun alasannya, revisi UU tersebut patut dicurigai sebagai skenario yang melumpuhkan KPK.

Mencermati perkembangan di atas, maka dengan ini Organisasi dan Masyarakat Sipil Kota Lhokseumawe dan Kabupeten Aceh Utara menyatakan sikap sebagai bebrikut:

Mendesak Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI untuk tidak membiarkan konflik antara KPK dan Polri RI terus berlanjut. Sebaliknya, SBY harus segera turun tangan mengambil langkah-langkah strategis secara cepat sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

Meminta kepada DPR RI khususnya Komisi III yang membidangi Hukum, Keamanan dan Politik untuk segera menghentikan upaya melakukan revisi atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. DPR RI seharusnya memikirkan bagaimana KPK harus semakin kuat dengan dukungan sumber daya yang memadai, bukan malah mempreteli UU tersebut yang lebih layak disebut skenario politik pelumpuhan KPK.

Mendesak Forbes Aceh (13 orang anggota DPR RI dan 4 orang anggota DPD) di Senayan untuk bersuara dan melakukan kerja nyata menolak setiap upaya skenario pelumpuhan KPK.

Demikianlah petisi ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti.

Tembusan:
1.    Kepolisian Republik Indonesia
2.    Komisi Pemberantasan Korupsi

Petisi ini dirumuskan Oleh Organisasi Masyarakat Sipil di Kantor Sepakat Lhokseumawe pada hari Sabtu 06 Oktober 2012 yang terdiri dari:

Muhammad Usman (KDAU), Saifuddin Idris (Bytra), Dahlan M.Isa (Sahara), Aflian (MaTA), Desri Suwanda (DPM FE Unimal), Teuku Mulyadi (MaTA), Saifuddin Idris (Lpl-ha), Abdul Kadir (GAPMAN), Munawir Abdullah (Bem FE Unimal), Zulfadliady (HMI), Khaidir (HMI) Rahmad (KDAU), Edi fadhil (Sepakat), Bisma Yadhi Putra (Komunitas Menulis Gense), TGK.Dailami (Dayah Babussalam), Ikandar Yunus (PB-HAM Aceh Utara), Zulhilmi (Komunitas menulis Gense), Amru Alba Abqa (Permata Aceh Utara), Muhammad Nasrullah (HMI Cab Lhokseumawe), Safwani (RAWI), Zulfikar (LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe), Abdullah (MPM Stain Malikussaleh), Muhammad Adam (Plus Institute).[]

Berita The Atjeh Post.com, 08 Oktober 2012

LSM Di Aceh Utara: ExxonMobil Harus Tanggungjawab Pulihkan Lingkungan

Aceh Utara - Ada sebelas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Lhokseumawe dan Aceh Utara, mendesak perusahaan Exxon Mobil Oil Indonesia Inc (EMOI) dan pemerintah untuk wajib bertanggung jawab kepada masyarakat di Desa Ampeh, Tanah Luas, Aceh Utara, terkait pencemaran minyak pelumas di saluran air desa tersebut yang terjadi pada Kamis 27 September 2012 lalu.

Sebagaimana yang disampaikan Safwani, SH, selaku Juru Bicara FKMS. "Kasus pencemaran minyak pelumas di saluran Desa Ampeh jelas telah memberikan dampak negative bagi lingkungan desa itu dan sekitarnya.
Apalagi kejadian serupa menurut warga kerap terjadi disaluran tersebut, dan jelas minyak pelumas di saluran itu berasal dari perusahaan ExxonMobil,'' jelas Safwani, Selasa (02/10) dalam konferensi Pers.

Tak hanya itu, pihaknya juga menduga bahwa di bawah landasan pacu Airport milik ExxonMobil ada saluran pengaliran air bahan berbahaya.
"Nah, karena perusahaan exxon diduga telah melakukan pencemaran di Desa Ampeh, maka sudah sepatutnya exxon untuk bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan pada daerah tersebut dan menggantikan segala kerugian masyarakat,'' katanya lagi.

Lebih lanjut ia menerangkan, tanggung jawab mutlak berada pada perusahaan exxon dan juga pemerintah. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
"Terkait hal ini, kami dari FKMS juga meminta Pemkab Aceh Utara melalui Kantor Lingkungan Hidup yang telah mengambil sampel minyak bercampur bahan beracun, agar dapat dipublikasikan nantinya hasil tes/uji lap. Agar masyarakat tahu secara detail tentang kejadian sebenarnya,'' tutup Safwani.

Adapun sebelas LSM yang tergabung dalam FKMS yakni LSM Sahara, Rawi, BYTRA, LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, LBH APIK Aceh, SEPAKAT, KDAU, Jari Aceh, K2HAU, LIMID, dan MaTA.


Berita, The Globe Journal, Selasa 02 Oktober 2012

Banyak Perusahaan Tak Jalankan Program CSR

LHOKSEUMAWE- Selama ini realisasi program Corperate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat lingkungan masih sangat kurang. Bahkan masih banyak perusahaan yang tidak mau menjalankan program-program CSR. Karena melihat program tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya.Hal itu terungkap dalam Seminar Program CSR, Prinsip Aturan dan Praktik yang digelar Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU) Selasa (2/10) di Gedung Hasbi Assidiqi Lhokseumawe. Kegiatan ini untuk mengetahui kerangka riset CSR dan aturan hukum yang ada serta implementasinya di Kabupaten Aceh Utara.

Menurut Ketua KDAU, Muhammad Usman, seminar tersebut dihadiri oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat serta para mahasiswa dan warga lingkungan. Sementara pemateri dari pihak akademisi, Amrizal J Prang, perwakilan PT Arun, Irwandar.“Program CSR tidak sebatas pengelolaan dana community Development semata. Tetapi lebih luas dari pemberian dana yang selama ini dilakukan oleh perusahaan. Ke depan diharapkan adanya terobosan dalam pengelolaannya, baik itu dari sisi kebijakan. Seperti adanya qanun khusus yang mengatur hal tersebut. Sehingga pengelolaannya harus transparan kepada publik,”ucap Muhammad Usman.

Mengingat pentingnya hal itu, maka pihaknya bersama sejumlah LSM sepakat untuk melakukan riset untuk diajukan sebagai rancangan qanun (Raqan) di Kabupaten Aceh Utara nanti. Apalagi dalam sejumlah aturan termasuk UUPA juga dijelaskan program CSR. Di sana disebutkan tentang pentingnya pembangunan yang memprioritaskan lingkungan sekitar, yaitu alam dan manusianya. (agt)

Dimuat di Rakyat Aceh, Rabu 03 Oktober 2012


Senin, 03 September 2012

Program CSR Belum Maksimal, KDAU Bilang Ke Depan Perlu Diatur Dalam Qanun

LHOKSEUMAWE- Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU) menilai pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) di Aceh Utara selama ini belum maksimal. KDAU memandang ke depan perlu ada Qanun CSR di kabupaten ini agar menjadi sebuah regulasi untuk pelaksanaan program tersebut yang lebih baik.
“Aceh Utara pernah dikenal sebagai daerah petro dolar, tapi kualitas CSR dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas maupun perusahaan BUMN lainnya belum memberikan dampak singnifikan kepada masyarakat,” kata Muhammad Usman, Koordinator KDAU kepada The Atjeh Post, Senin, 3 September 2012.
Malahan, kata Muhammad Usman, Aceh Utara menjadi daerah termiskin di Aceh dengan jumlah penduduk miskin 126.590 jiwa atau 25,29 persen. Ironisnya lagi, kata dia, penduduk miskin tersebut berada di sekitar perusahaan raksasa yang beroperasi di Aceh Utara.
Padahal, menurut Usman, UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sudah diberlakukan sejak 16 Agustus 2007, dijelaskan pada ketentuan umum pasal 1. a “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya”.
“Dalam konteks Aceh, UUPA atau UU No 11 tahun 2006 juga tidak luput berbicara tentang program CSR ini, ada 20 pasal yang menyebutkan tentang pentingnya pembangunan yang memprioritaskan lingkungan sekitar yaitu alam dan manusianya,” kata Usman yang akrab disapa Osamah.
Itu sebabnya, KDAU berharap semua perusahaan di Aceh Utara melaksanakan program CSR baik perusahaan berskala internasional, nasional maupun daerah. CSR bukan hanya kewajiban perusahaan raksasa, kata dia, tapi juga tanggung jawab perusahaan yang bergerak dalam bidang galian C, perusahaan sawit maupun perbankkan.
“Program CSR diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi daerah dan masyarakat sekitar perusahaan. Kalau semua perusahaan di Aceh Utara dan daerah lain melaksanakan CSR dengan bagus maka perusahaan itu sendiri juga mendapat kepercayaan yang lebih dari segi iklim investasi karena etika bisnis sudah dilakukan dengan baik,” kata Usman.
Dalam waktu dekat, KDAU berencana melakukan riset tentang kebutuhan Qanun CSR di Aceh Utara. Qanun ini, kata Usman, diharapkan menjadi sebuah regulasi untuk pelaksanaan CSR lantaran di kabupaten ini banyak perusahaan besar.
“Jangan sampai sumberdaya alam jadi kutukan, daerah yang kaya sumberdaya alam tapi terpuruk nasibnya,” kata dia.[]

Berita The Atjeh Post, Senin 03 September 2012

Provit Harus Perhatikan CSR

 LHOKSUKON-Sejauh inI, perusahaan yang ada di Aceh, termasuk BUMN tidak menyalurkan dana Corperate Social Responsibility (CSR). Malah bantuan air bersih saja tidak pernah diberikan kepada lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib kepada Rakyat Aceh, kemarin.“Kita mendukung agar perusahaan di Aceh Utara khususnya dan Aceh umumnya untuk beroperasi kembali. Tetapi yang kita harapkan nantinya, perusahaan itu dapat memperhatikan lingkungan sekitar. Tidak seperti saat ini, dana CSR hampir tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar,”ungkap Cek Mad panggilan akrab Bupati Aceh Utara.

Lanjutnya, terkait rencana pembangunan terminal gas Arun. Dirinya juga berharap agar pasokan gas dapat diprioritaskan kepada perusahaan yang ada di Aceh. Sehingga perusahaan yang ada di Aceh dapat beroperasi secara optimal.“Kita lihat saat ini, jangankan dana CSR, bantuan air bersih saja untuk lingkungan tidak pernah diberikan. Sehingga wajar kalau masyarakat kadang pesimis dengan kondisi perusahaan. Sebab dirasakan tidak membawa manfaat bagi mereka,”ucap bupati.

Selain itu, pemerintah pusat yang telah memberikan sinyal bahwa pembangunan terminal telah final. Tentunya harus ada kebijakan tegas tentang kepastian pasokan gas. Jangan hanya membangun terminal gas tapi kepastian pasokannya tidak ada.“Harapan saya, jika nantinya terminal gas sudah terbangun dan berjalan. Perusahaan yang ada harus peduli terhadap lingkungan sekitar,”ucap Cek Mad. (agt)

Rakyat  Aceh, 03 September 2012

Dana CSR Minim, Dahlan Iskan Bilang Perusahaan BUMN di Aceh Sedang Sakit

Minggu, 02 September 2012 14:10 WIB
IRMAN I.P

LHOKSEUMAWE- Sejumlah kalangan menilai kepedulian perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Aceh melalui program Corporate Social Responsibility (CSR/tanggung jawab sosial perusahaan) terhadap masyarakat lingkungan tergolong minim.
Ditanya komentarnya terkait hal ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan berkata, “Ya kalau CSR dari perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Aceh, perusahaannya sendiri aja lagi sakit,” kata Dahlan Islan ketika ditemui di Guest House PT Arun, Batuphat, Lhokseumawe, Sabtu, 1 September 2012.
Mendengar tanggapan Menteri BUMN yang terkesan ‘membela’ perusahaan BUMN, sejumlah petinggi PT Arun NGL dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang mendampingi Dahlan Iskan, ikutan menebar senyum sumringah sembari menganggukkan kepala.
Sebagaimana diberitakan, Dahlan Iskan berkunjung ke Lhokseumawe setelah memberi kuliah umum di Universitas Al Muslim Bireuen, Sabtu, 1 September 2012. Di Guest House (Wisma Tamu) PT Arun, Menteri BUMN itu mengadakan pertemuan dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, anggota DPR RI asal Aceh Marzuki Daud dan Nasir Djamil, jajaran PT Pertamina, PT Arun, PT PIM, PT KKA dan PT PLN Wilayah Aceh.
“Tadi dengan Pak Gubernur kita bicarakan bagaimana perusahaan-perusahaan  BUMN yang ada di Lhokseumawe (dan Aceh Utara) bisa beroperasi kembali,” kata Dahlan Iskan.
Menurut Dahlan, keputusan menjadikan Kilang LNG Arun sebagai Receiving Terminal sudah final. Bahkan, kata dia, dalam pertemuan itu diputuskan segera membangun pipa dari Arun ke Medan. “Oktober nanti sudah bisa ditenderkan pembangunan pipa dari Arun ke Medan, izin-izin dari Pak Gubernur Aceh sudah keluar. Itu nanti dijadikan lima paket tender,” katanya.
Lantas, apakah perusahaan milik pemerintah daerah bisa ambil bagian atau bermitra dengan Pertamina dalam pengelolaan Terminal Penerima dan Penampung LNG itu? “Kalau saya terserah aja, mana yang baik,” kata Dahlan Iskan.
Vice President Director PT Arun NGL Fuad Buchari yang berdiri di sisi kanan Dahlan Iskan menimpali, “otomatis (bisa)”.
Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pase Energy Terpriadi A Majid menyebutkan perusahaan daerah milik Pemerintah Aceh Utara ini ingin bermitra dengan Pertamina dalam Receiving Terminal dan Regasification Arun.
“Kita berharap bisa menjadi mitra Pertamina baik dalam hal gas raider, konstruksi maupun investasi. Keuntungan yang diperoleh perusahaan daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata Terpriadi yang juga Wakil Ketua Kadin Aceh Utara.[]

Berita The Atjeh Post